Kurikulum Antikorupsi, Perlukah?

Bismillahirrahmanirrahim

Pembicaraan tentang korupsi (yakni korupsi harta benda) di Indonesia sepertinya sudah terlalu lumrah. Hampir setiap hari media massa di Indonesia menurunkan berita tentang korupsi. Apakah berita terkait penangkapan koruptor, vonis hukuman terhadap koruptor, dan lain-lain. Dalam mengatasi korupsi di negeri ini, aspek pencegahan diyakini merupakan aspek yang sangat berperan penting. Banyak aset negara yang dapat diselamatkan dengan pencegahan ini. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2011 lembaga tersebut berhasil mengamankan aset negara dari sektor migas senilai total 153,6 triliun rupiah.

Beragam pihak juga mengutarakan bahwa pencegahan korupsi harus juga dilaksanakan di tingkat institusi pendidikan. Di antara usulan-usulan untuk menerapkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan pelajaran agama, akhlak, dan moral di sekolah dan perguruan tinggi. Usulan lainnya adalah pelaksanaan kurikulum antikorupsi sejak tingkat sekolah dasar. Yang terakhir ini tampaknya tepat dibahas sekarang ini, mengingat momentum tahun ajaran baru yang belum lama berjalan, terutama di institusi pendidikan tinggi.

Wacana kurikulum antikorupsi menuai beragam pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak yang pro dengan gagasan ini mengatakan bahwa kurikulum anitkorupsi dapat meningkatkan moral mahasiswa dan menjadi jalan bagi mereka untuk menjauhi korupsi. Pihak yang kontra justru berpendapat sebaliknya. Mereka beranggapan bahwa kurikulum ini tidak akan efektif, dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas semata layaknya pelajaran tentang etika dan moral di sekolah-sekolah dulu.

Bila ditilik nilai pelajaran tentang moral dan sejenisnya semasa sekolah dahulu pada para koruptor, mungkin tidak akan didapatkan nilai yang jelek, di bawah nilai lima misalnya. Pun sekolah memang sudah menetapkan nilai ambang terendah suatu pelajaran untuk dinyatakan lulus. Permasalahan lainnya dalam pelaksanaan kurikulum antikorupsi adalah biaya. Dibutuhkan beragam riset untuk mengadakan suatu kurikulum, dan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Bermula dari Perilaku yang Sederhana

Sembari menantikan realisasi kurikulum antikorupsi, institusi pendidikan selaku penyelenggara pendidikan sebenarnya dapat menerapkan hal-hal sederhana yang mengandung pengajaran antikorupsi bagi siswa didiknya. Ini terkait dengan korupsi yang dapat bermula dari hal-hal sepele, yang semuanya bermuara pada perilaku ketidakjujuran. Dan untuk melatih kejujuran tentu tidak bisa instan, diperlukan upaya sejak dini untuk membuat menjadi perilaku tersebut menjadi kebiasaaan.

Bagi dosen sebagai pengajar, misalnya, untuk tidak memberikan celah ketidakjujuran bagi mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu contohnya mengenai perilaku ‘menitipkan absensi’ kepada temannya ketika seorang mahasiswa tidak bisa datang kuliah, namun dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan. Agar perilaku seperti ini tidak terjadi, ada baiknya bila dosen melakukan absensi secara langsung, hingga datang tidaknya mahasiswa dapat diketahui dengan pasti. Dan bagi siswa yang terlibat dalam pemalsuan tanda tangan agar diberi tindakan sesuai aturan yang berlaku. Ada sebagian dosen yang berpendapat bahwa mereka tidak perlu mencek absensi lansung, toh mahasiswa sudah dewasa. Namun kembali lagi, dikhawatirkan perilaku ketidakjujuran ini akan menjadi kebiasaan, dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar.

Berkaitan dengan absensi ini juga, pihak institusi juga dapat menggunakan perangkat teknologi yang dapat mencegah penitipan absensi. Misalnya dengan menggunakan teknologi absensi berbasis sidik jari. Harga alat-alat semacam ini sudah semakin terjangkau dan mudah digunakan. Dengan demikian, siswa akan merasa takut untuk melakukan absensi palsu.

Hal sederhana lainnya yang dapat diterapkan penyelenggara pendidikan untuk melatih kejujuran adalah dengan menerapkan toleransi tingkat nol (zero tollerance) bagi siswanya yang kedapatan melakukan perilaku menyontek saat tugas atau ujian. Perlu diterapkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap siswa tersebut. Bila memang aturannya adalah siswa mendapatkan nilai E, maka berikanlah nilai E, agar siswa merasa jera untuk mengulanginya. Kadang perilaku menyontek dianggap sudah biasa, dan ketika ada siswa yang kedapatan melakukannya, pihak pengawas ujian hanya sebatas memberikan teguran lisan.

Masih terdapat lagi hal-hal sederhana lainnya yang dapat diterapkan intitusi pendidikan untuk mengajarkan kejujuran pada siswanya. Bila ditanamkan sejak awal, diharapkan perilaku kejujuran ini dapat terus melekat kepada siswa, dan pada akhirnya menjadi sebuah kepribadian. Cara ini tampaknya lebih baik dibandingkan dengan pembuatan kurikulum antikorupsi yang masih perlu diuji keefektifannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: